Jakarta -Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998 memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah aktivis mengecam pernyataan Fadli yang dinilai keliru dan berpotensi mengabaikan penderitaan para korban.
Menanggapi kritik tersebut, Fadli Zon menyampaikan klarifikasinya. Ia mengapresiasi perhatian publik yang semakin peduli terhadap sejarah, termasuk masa transisi reformasi pada Mei 1998.
“Peristiwa huru-hara pada 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif, termasuk ada atau tidak adanya pemerkosaan massal,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Fadli, sejumlah laporan investigatif saat itu, termasuk dari sebuah majalah ternama, tidak mampu menghadirkan bukti-bukti kuat terkait unsur ‘massal’ dalam peristiwa tersebut. Hal serupa juga terjadi pada laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dinilainya tidak menyertakan data pendukung solid seperti nama korban, waktu, tempat kejadian, maupun identitas pelaku.
“Di sinilah pentingnya kehati-hatian dan ketelitian, karena hal ini menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa,” tegasnya.
Meski demikian, Fadli Zon menegaskan dirinya tidak bermaksud menafikan penderitaan korban yang terjadi pada masa huru-hara tersebut.
“Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini,” ujarnya.
Fadli menambahkan bahwa segala bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Ia mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap isu tersebut.
“Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan,” pungkas Fadli.
Penulis : IB
