IntaiNews.id, Jakarta – Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat langkah strategis organisasi melalui pertemuan dengan Ketua Umum PP GP Ansor, Adin Jauharudin, di Kantor PP GP Ansor, Kramat Raya, Jakarta, Jumat (8/5).
Pertemuan yang berlangsung pukul 16.00 hingga 19.00 WIB itu dihadiri Bendahara PW Ansor Sulut, Amar Kosoloi, dengan agenda utama melaporkan hasil rapat harian terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) kepengurusan PW Ansor Sulut yang telah digelar sebelumnya.
Selain itu, jajaran Ansor Sulut juga melakukan konsultasi terkait persiapan pelantikan kepengurusan PW Ansor Sulut, Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), serta pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL/Susbalan).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum didampingi Wakil Ketua Umum Sahabat Mabrur serta Waksatkornas Banser Pusat, Sahabat Ndan Timbul Pasaribu.
Hasil diskusi menghasilkan sejumlah poin strategis yang akan menjadi fokus Ansor Sulut ke depan, antara lain penataan kaderisasi secara menyeluruh mulai dari tingkat cabang, Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga ranting.
Selain itu, penguatan pemberdayaan ekonomi kader Ansor dan Banser juga menjadi prioritas utama, seiring dorongan untuk membangun kemandirian organisasi di daerah.
Ansor Sulut juga akan mengakselerasi program “Ansor BISA” yang mencakup pengembangan bisnis kader, penguatan informasi digitalisasi dan aplikasi, peningkatan sumber daya kader di bidang pendidikan, serta optimalisasi peran anak muda sebagai basis kaderisasi.
Pengembangan ekonomi kader diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal di berbagai sektor strategis seperti pertanian, pertambangan, perikanan, kelautan, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah rencana pendirian perusahaan di bidang outsourcing yang akan terafiliasi dengan perusahaan nasional milik PP GP Ansor.
Melalui langkah tersebut, Ansor Sulut diharapkan mampu memperluas lapangan kerja bagi kader sekaligus memperkuat peran organisasi dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat di daerah.***
