Pemerintah Kucurkan Rp110 Triliun untuk Bansos 2025, Fokus pada Ketepatan Sasaran dan Pembersihan Data Penerima

Jakarta — Pemerintah memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap menjadi prioritas utama sepanjang tahun 2025.

Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga pangan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah menambah alokasi dana bansos menjadi sekitar Rp110 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp75 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan adanya tambahan program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) serta penebalan bantuan reguler pada pertengahan tahun 2025.

“Ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Fokusnya adalah ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran,” ujar Gus Ipul pada 7 November 2025.

Empat Jenis Bantuan yang Disalurkan
Bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial mencakup sejumlah program utama, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Beras (BSB), dan bantuan lainnya.
Program BPNT diberikan kepada sekitar 18–18,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp200.000 per bulan dalam bentuk saldo pangan.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp40 triliun.
Sementara itu, BSB menjadi salah satu program yang paling dirasakan masyarakat. Bantuan berupa beras gratis seberat 10 kilogram ini disalurkan kepada KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program ini berperan penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat saat harga bahan pokok mengalami lonjakan.

Transformasi Data Penerima
Tahun 2025 juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi DTKS menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Proses pembaruan dilakukan lewat verifikasi dan validasi lapangan oleh pemerintah daerah, pemadanan data dengan Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, dan Direktorat Jenderal Pajak, serta pencoretan otomatis bagi penerima yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau dianggap sudah mampu.

Hingga akhir 2025, lebih dari 96 juta data individu telah diverifikasi ulang. Sekitar 5–7 juta data penerima mengalami perubahan status karena tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Meski proses perbaikan terus berjalan, pemerintah mengakui bahwa penyempurnaan data masih menjadi pekerjaan panjang.

Kasus Judi Online dan Pemblokiran Bansos
Pada pertengahan 2025, program bansos sempat diterpa isu serius setelah PPATK mengungkap temuan mengejutkan: lebih dari 571 ribu NIK penerima bansos tercatat terlibat dalam aktivitas judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

Temuan itu memicu evaluasi menyeluruh di internal Kemensos.Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti data tersebut, termasuk dengan pemblokiran sementara bantuan bagi penerima yang terbukti menyalahgunakan dana sosial.

“Bansos adalah hak bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Kalau ada penerima yang malah menggunakan untuk hal tidak produktif, tentu akan kami evaluasi,” tegas Gus Ipul.

Langkah ke Depan
Dengan peningkatan anggaran dan perbaikan sistem data, pemerintah berharap program bansos tahun 2025 dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin dan rentan.

Langkah reformasi ini sekaligus menjadi pondasi menuju sistem perlindungan sosial yang lebih kuat dan akuntabel di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Penulis : IB