Pemerintah Kotamobagu Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Efektivitas Kebijakan Strategis

IntaiNews.id KOTAMOBAGU – Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan implementasi kebijakan publik berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E. Rabu (04/02/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah, khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Sejumlah isu strategis dibahas, meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), serta pengelolaan informasi publik yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan pemerintahan.

“Rapat koordinasi ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi titik awal dalam memastikan setiap kebijakan ditindaklanjuti secara konkret dan berkelanjutan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang kuat diperlukan sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kebijakan agar pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, serta keadilan dalam pelayanan publik.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos., menyatakan bahwa sinergi antarpemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan publik.

“Kolaborasi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus diperlukan agar setiap keputusan yang diambil berbasis data, terukur, dan relevan dengan perkembangan di masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menegaskan pentingnya pengelolaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Informasi terkait kebijakan dan aktivitas pemerintah harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami masyarakat. Kritik dan masukan publik akan menjadi bagian dari proses evaluasi kebijakan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Pemerintahan, serta Staf Khusus Kepala Daerah. Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap kepentingan publik. (Buds)