BOROKO – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui koordinasi antara Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP, bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano terkait penambahan kuota 7.000 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Koordinasi tersebut berlangsung di ruang kerja Plt. Bupati Boltara, Selasa (20/10/2026), dalam rangka pembahasan penandatanganan addendum Rencana Kerja (RK) terkait penambahan kuota kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam pertemuan tersebut, Plt. Bupati Mohammad Aditya Pontoh menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penambahan kuota sebanyak 7.000 peserta PBPU yang dibiayai pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong cakupan JKN. Dengan adanya penambahan kuota ini, kita harapkan semakin banyak masyarakat yang terlindungi jaminan kesehatannya,” ujar Aditya Pontoh.
Ia berharap, melalui penambahan kuota tersebut, masyarakat Boltara yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat semakin terakomodasi dalam program JKN. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa harus terbebani biaya pelayanan yang seharusnya ditanggung oleh jaminan kesehatan.
Koordinasi antara Pemkab Boltara dan BPJS Kesehatan ini juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Pencapaian UHC Prioritas diharapkan dapat memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Melalui sinergi pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan diharapkan semakin merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Boltara menegaskan bahwa perluasan kepesertaan JKN merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano beserta staf, serta Staf Ahli Bupati Boltara.
Penulis : IB
