Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan kabar yang membuat para kader posyandu di seluruh Indonesia menaruh harapan baru. Dalam kunjungannya, Gibran mengungkapkan adanya rencana penambahan insentif bagi para kader posyandu yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun, Gibran menegaskan bahwa kabar ini masih harus melalui proses konfirmasi lebih lanjut terkait ketersediaan anggaran.
“Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan, tapi sebentar ya. Mau kita konfirmasi dulu ya Pak. Tunggu dulu, sabar dulu ya Bu-Bu. Kita konfirmasi dulu termasuk untuk kepala daerah,” kata Gibran. Dalam rakor di jakarta pada Rabu (12/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Gibran memberikan apresiasi besar terhadap peran penting kader posyandu yang disebutnya sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ibu-ibu ini ujung tombak di lapangan. Kalau tidak ada ibu-ibu ini mungkin angkanya tidak sebaik ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini,” ucapnya.
Wapres juga menyampaikan sejumlah poin strategis yang menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat penanganan kesehatan masyarakat, khususnya terkait pencegahan stunting.
Gibran menekankan pentingnya intervensi terpadu mulai dari remaja putri, calon pengantin, hingga ibu hamil. Ia mencontohkan kunjungannya ke Salatiga pekan lalu, di mana para siswa telah menerima Makanan Pengganti Gizi (MPG) dan pil penambah darah.
“Ini sangat penting sekali. Pastikan anak-anaknya mau minum obatnya,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan kembali beberapa langkah penting dalam mencegah stunting, antara lain:
- Pemeriksaan kehamilan minimal enam kali
- Pemantauan tumbuh kembang anak
- Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan
- Pemberian MPASI yang tepat
- Imunisasi lengkap sesuai jadwal
Gibran menegaskan penanganan stunting tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga mencakup aspek lingkungan.
“Selain kesehatan, ini juga masalah tempat tinggal, sanitasi, dan air bersih,” ujarnya.
Dengan sinyal adanya potensi peningkatan insentif dan dorongan intervensi kesehatan yang lebih komprehensif, para kader posyandu kini menantikan keputusan resmi dari Kementerian Keuangan sekaligus langkah lanjutan pemerintah daerah.
Penulis : IB
