Rapat Panas di DPRD Manggarai Barat: Adu Jotos Warnai RDP soal Privatisasi Pantai Labuan Bajo

LABUAN BAJO, — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Paripurna DPRD Manggarai Barat pada Senin (28/4/2025) mendadak panas.

Bukan hanya debat sengit, pertemuan penting soal privatisasi pantai di Labuan Bajo itu bahkan diwarnai baku pukul!

Ketegangan memuncak ketika Ketua Lembaga Pengkaji dan Pengembangan Demokrasi Manggarai (LPPDM), Marsel Ahang, meluapkan emosinya saat Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Hendrikus Rani Siga, sedang memberikan penjelasan.

“Cukup sudah penjelasan Anda! RDP ini hanya sandiwara, jauh dari substansi!” seru Marsel Ahang dengan suara lantang.

Tak terima, Hendrikus Rani Siga — yang akrab disapa Hendri — langsung turun dari podium menghampiri Ahang sambil berteriak, “Diam kau! Kau ini seperti preman!”
Kedua pria bertubuh kekar itu pun saling dorong hingga baku pukul tak terhindarkan.

Adu fisik ini sontak membuat seisi ruangan gaduh. Anggota DPRD dan para aktivis yang hadir bergegas melerai keduanya sebelum situasi makin memburuk. Akibat insiden ini, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Mabar harus diskors selama 30 menit.

Akar Masalah: Privatisasi Pantai dan Ruang Laut
RDP ini digelar atas desakan sejumlah aktivis lingkungan yang geram dengan maraknya privatisasi pantai dan ruang laut di Labuan Bajo.

Salah satu suara keras datang dari Dr. Bernadus Barat Daya, Ketua Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Cabang Manggarai Barat.

Dalam pernyataannya, Dr. Bernadus menuding pemerintah, baik pusat maupun daerah, abai dan saling lempar tanggung jawab soal izin pembangunan hotel-hotel yang mengambil alih sempadan pantai.

“Pemerintah daerah harus tegas! Ini wilayah mereka, jangan hanya beralasan karena izin dari pusat. Di lapangan, tetap pemerintah daerah yang berwenang!” tegasnya.

Desakan Investigasi Total
Tak berhenti di situ, desakan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pun menggema. Ketua Formap Mabar, Rafael Taher, menduga kuat adanya gratifikasi dalam penerbitan izin-izin hotel tersebut.

“Ada 11 hotel yang kena sanksi denda pada 2017, tapi nasib kasusnya tidak jelas! Ada hotel yang bangunannya bahkan sudah menjulur sampai bibir pantai. Ini ada permainan! Kami minta DPRD bentuk Pansus, lakukan investigasi total, dan bawa temuan ini ke kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK!” tegas Rafael disambut riuh dukungan.

Dalam rapat itu, hadir pula berbagai organisasi masyarakat seperti PMKRI Cabang Labuan Bajo, LSM LPPDM, Forum Masyarakat Bersama Manggarai Barat, serta para pejabat daerah seperti Sekda Fransiskus S. Sodo dan Kepala ATR/BPN Gatot Suyanto.

RDP ini bukan hanya memperlihatkan ketegangan, tetapi juga menjadi sinyal keras bahwa masyarakat Labuan Bajo tak tinggal diam terhadap privatisasi ruang publik yang mengancam masa depan pariwisata dan kelestarian lingkungan.

Penulis : Johanes J. Bentah