Jakarta – Pemerintah tengah mencari solusi terbaik untuk menuntaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu opsi yang mengemuka ialah pelimpahan tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai langkah tersebut merupakan keputusan yang tepat. Ia berpendapat, karena Danantara telah menerima sebagian besar dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN, maka wajar bila lembaga tersebut turut menanggung penyelesaian utang KCJB.
“Whoosh itu kan dikelola oleh Danantara. Mereka sudah ambil lebih dari 80 persen dividen BUMN, jadi seharusnya pembayaran utangnya juga bisa diambil dari situ,” ujar Purbaya pada Senin (13/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Purbaya, langkah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek tersebut justru tidak tepat. Ia menegaskan, jika keuntungan dari proyek KCJB mengalir ke Danantara, maka risiko dan tanggung jawab pembayarannya juga semestinya ditanggung oleh pihak yang sama.
“Kalau pakai APBN dulu malah aneh. Untungnya ke Danantara, tapi bebannya ke negara. Harusnya kalau diambil (dividen), ya tanggung semua sekalian,” tegasnya.
Purbaya juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tetap dijaga agar tidak menimbulkan beban tambahan pada keuangan negara. Ia menegaskan kembali bahwa proyek kereta cepat merupakan bagian dari investasi strategis yang harus dikelola secara profesional dan mandiri tanpa bergantung pada dana publik.
Sebelumnya, Purbaya telah menyampaikan keberatannya apabila APBN kembali dilibatkan dalam penyelesaian utang KCJB. Sikap tersebut, kata dia, konsisten dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta mendorong kemandirian lembaga investasi BUMN seperti Danantara.
Penulis : IB
