Skema Baru Atasi Masalah Honorer‎ Ribuan PPPK Paruh Waktu di Pemalang Resmi Sandang Status ASN

Rabu, 10 Desember 2025 - 12:22

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INTAINEWS.id -Pemalang – Sebanyak 3352 pegawai sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Paruh Waktu resmi dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) dalam acara resmi Di stadion olahraga Mochtar Pemalang, pada Selasa ( 9/12/2025).

Langkah ini merupakan bentuk kepastian status dan penghargaan bagi tenaga pendukung pelayanan publik yang selama ini mengabdi di berbagai sektor

‎Sebagian besar penerima SK merupakan Tenaga Teknis dengan jumlah 2484 disusul tenaga Guru 558 dan tenaga kesehatan 310.

‎Bupati Pemalang Anom Wiidiyantoro, menyampaikan bahwa
ribuan tenaga honorer tersebut, Dengan segala kesabaran serta dedikas yang tinggi akhirnya pemerintah mengapresiasi melakukan pengangkatan, dalam perjanjian kerja paruh waktu

” ini merupakan regulasi yang harus diikuti bersama dari pemerintah, karena merupakan apresiasi pemerintah dengan pengabdian mereka selama ini” tutur Anom,Rabu ( 10/12).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Bahwa pengangkatan ribuan P3K Paruh Waktu menjadi amanah bagi mereka,

“semua ini bagian dari kepercayaan yang di berikan oleh pemerintah kepada P3K dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat dan menjadi bagian dari Aparatur Pemerintah,” tutupnya.

Momen pelantikan para P3K tersebut menjadi bagian perjalanan reformasi Demokrasi dan Pelayanan Publik secara nasional dan tentunya juga di kabupaten Pemalang menjadi momen sejarah masyarakat model kerja yang lebih fleksibel dan efisien yang di terapkan oleh pemerintah melalui PPPK,Tentunya menjaga integritas, disiplin, serta kualitas kerja sebagai abdi masyarakat harus direalisasikan dalam wujud kerja nyata.

‎Skema PPPK Paruh Waktu merupakan kebijakan nasional yang digagas sebagai solusi bagi tenaga honorer yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa kepastian status dan perlindungan hukum.

Pemerintah membutuhkan skema yang bisa mengakomodasi kebutuhan pegawai tanpa membebani anggaran daerah secara penuh, sehingga lahirlah skema paruh waktu sebagai jalan tengah. ( Ragil).

Penulis : Ragil

Follow WhatsApp Channel intainews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Audiensi dengan Menteri ATR/BPN, Bupati Sirajudin Dorong Percepatan RDTR dan Hilirisasi Pertanian Boltara
Tolak Alat Berat, Warga Tutup Akses Tambang Emas di Popayato Barat
Excavator Beroperasi, Penambang Tradisional Desa Persatuan Protes ‎
Sidang Paripurna HUT ke-19 Boltara, Bupati Sirajudin Tekankan Semangat SIAP untuk Pembangunan Berkelanjutan
Jelang Idul Adha 1447 H, Bupati Boltara Terima Prosesi Adat Mopohabaru
19 Tahun Bolaang Mongondow Utara: Menjaga Harapan, Merawat Persaudaraan
Dua Lurah di Kota Gorontalo Kompak Turun Lapangan Tangani Pohon Tumbang ‎
Ketua GP Ansor Sulut: Kunjungan Menhan Tegaskan Posisi Strategis Daerah

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 22:44

Audiensi dengan Menteri ATR/BPN, Bupati Sirajudin Dorong Percepatan RDTR dan Hilirisasi Pertanian Boltara

Selasa, 2 Juni 2026 - 00:07

Tolak Alat Berat, Warga Tutup Akses Tambang Emas di Popayato Barat

Minggu, 31 Mei 2026 - 22:02

Excavator Beroperasi, Penambang Tradisional Desa Persatuan Protes ‎

Jumat, 22 Mei 2026 - 20:31

Sidang Paripurna HUT ke-19 Boltara, Bupati Sirajudin Tekankan Semangat SIAP untuk Pembangunan Berkelanjutan

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:04

Jelang Idul Adha 1447 H, Bupati Boltara Terima Prosesi Adat Mopohabaru

Berita Terbaru