JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman (ES), terkait perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami pengetahuan saksi mengenai sejumlah perkara di Kejari Bekasi yang diduga berkaitan dengan para tersangka dalam kasus suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Pemeriksaan hari ini fokus pada keterangan saksi terkait perkara-perkara di Kejari Kabupaten Bekasi yang melibatkan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap ijon proyek,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemeriksaan terhadap Eddy berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan, Cipayung, Jakarta Timur.
KPK memilih lokasi tersebut karena pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan tim dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.
“Semula pemeriksaan dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK, namun agar lebih efektif karena Jamwas juga melakukan pemeriksaan, maka pelaksanaannya dilakukan di satu tempat,” tambah Budi.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, yakni:
Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK)
Ayahnya, HM Kunang (HMK)
Pihak swasta, Sarjan (SRJ)
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Ade Kuswara dan HM Kunang diduga menerima uang sebesar Rp 9,5 miliar dari Sarjan sebagai uang muka untuk jaminan proyek yang direncanakan akan digarap pada tahun 2026.
“Total uang yang diberikan oleh SRJ kepada ADK dan HMK mencapai Rp 9,5 miliar. Penyerahan dilakukan dalam empat tahap melalui para perantara,” ungkap Asep.
KPK masih terus menelusuri aliran dana serta pihak lain yang diduga turut terlibat dalam kasus suap proyek tersebut.
Penulis : Ib
