IntaiNews.id KOTAMOBAGU — Upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Sulawesi Utara. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkot menggelar Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2026, Kamis (26/3/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya di sektor infrastruktur jalan yang berperan penting dalam memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas PUPR, para penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam forum ini, dibahas secara menyeluruh berbagai aspek penting yang menjadi penentu keberhasilan proyek, mulai dari kesiapan teknis di lapangan, kelengkapan administrasi, hingga komitmen bersama dalam menjaga kualitas pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya sebagai agenda formal, rapat ini juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pihak kontraktor agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, mutu, maupun efisiensi anggaran.
Pada hari yang sama, dilakukan penandatanganan kontrak untuk tiga paket pekerjaan prioritas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Ketiga paket tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas ruas-ruas jalan strategis yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di Kotamobagu.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan infrastruktur sebagai salah satu sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur jalan yang baik diyakini mampu membuka akses ke pusat-pusat ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing daerah.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kotamobagu, Haris Momintan, ST, dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proyek.
Ia mengingatkan para kontraktor agar bekerja secara profesional dengan mengedepankan kualitas dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
“Kami menekankan agar seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai standar teknis, tepat waktu, dan mengutamakan mutu. Kami tidak ingin terjadi kerusakan dini, khususnya pada masa pemeliharaan. Oleh karena itu, komitmen dan disiplin dari seluruh pihak sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh pelaksanaan yang berkualitas serta pengawasan yang konsisten.
Selain itu, Dinas PUPR juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi gangguan yang mungkin timbul selama proses pengerjaan proyek berlangsung. Aktivitas konstruksi, seperti perbaikan jalan dan peningkatan kapasitas ruas, berpotensi menyebabkan kemacetan atau ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.
Namun demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh pekerjaan akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Pemkot Kotamobagu juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya proyek sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan.
“Kami berharap masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan. Ini penting agar hasil pembangunan benar-benar optimal dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” tambah Haris.
Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan pembangunan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong terciptanya hasil pekerjaan yang berkualitas.
Rapat persiapan ini menjadi tonggak awal dari rangkaian pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Kotamobagu tahun 2026. Pemerintah daerah menargetkan seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, diharapkan mobilitas masyarakat akan semakin lancar, waktu tempuh menjadi lebih efisien, serta biaya logistik dapat ditekan. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi, terbukanya peluang usaha baru, serta bertambahnya kesejahteraan masyarakat.
Secara lebih luas, pembangunan infrastruktur jalan di daerah juga berkontribusi terhadap penguatan konektivitas antarwilayah di Indonesia, yang menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
Pemkot Kotamobagu pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional melalui berbagai program strategis di tingkat daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku jasa konstruksi, dan masyarakat, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya menjadi proyek fisik semata, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.***
