Bengkulu – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmen dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 terkait penanganan Pulau Enggano dan normalisasi alur Pulau Baai.
Upaya tersebut akan ditempuh melalui strategi penataan ruang yang dianggap mampu menjadi solusi menyeluruh.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam rapat evaluasi pelaksanaan Inpres 12/2025 yang berlangsung di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (16/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Pulau Enggano masih bergulat dengan persoalan keterisolasian, sedangkan Pulau Baai menghadapi tantangan pengaturan tata ruang pelabuhan.
“Keduanya memiliki karakter masalah berbeda, tapi sama-sama membutuhkan pendekatan tata ruang yang tegas dan solutif,” ujar Ossy.
Ia menambahkan, instrumen tata ruang di Bengkulu sudah relatif lengkap. Provinsi ini memiliki Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2023, Kota Bengkulu dengan Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2021, sementara Kabupaten Bengkulu Utara masih menggunakan Perda Nomor 11 Tahun 2015 yang sedang dalam revisi.
Tantangan berikutnya, kata Ossy, adalah mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Selain itu, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang mencakup Enggano dan Baai juga tengah menunggu penetapan. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut telah selesai harmonisasi sejak Januari 2025 dan kini berada di Kementerian Sekretariat Negara.
“Dokumen itu menekankan tiga hal penting, yakni ancaman degradasi lingkungan pesisir, tingginya risiko bencana di pulau kecil, serta keterisolasian wilayah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Target akhirnya adalah perbatasan negara yang berdaulat, tertib, serta memiliki daya saing ekonomi tanpa mengabaikan fungsi lindung,” jelasnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menekankan pentingnya dukungan ATR/BPN dalam penyusunan RDTR Pulau Enggano, mengingat kawasan itu termasuk prioritas dalam RPJMN 2025–2029.
“Selain Enggano, perhatian juga tertuju pada konektivitas dengan Pulau Baai, termasuk alur pelayaran, sedimentasi di muara sungai, serta integrasi transportasi lintas kluster Bengkulu yang semuanya masuk dalam rancangan Perpres KPN Laut Lepas,” kata AHY.
Dalam rapat itu, Wamen Ossy hadir bersama Kepala Kanwil BPN Bengkulu Indera Imanuddin dan jajaran. Turut serta pula Wamenhub Suntana, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, perwakilan PLN, TNI/Polri, Kejaksaan Agung, serta pejabat dari Kemenko IPK.
Penulis : IB
