POHUWATO, INTAINEWS.ID – Persoalan banjir yang melanda wilayah Lemito dan Popayato di Kabupaten Pohuwato kembali direspons oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto. Namun, hal itu menjadi janggal menurut salah satu Tokoh muda Gorontalo, Ilham Sadu.
Ilham menyoroti, polemik antara DPRD Provinsi Gorontalo dan PT. Loka Indah Lestari (LIL) terkait penanganan banjir di Lemito dan Popayato yang terkesan lempar bola.
Ilham menegaskan, masyarakat sudah terlalu lama jadi korban banjir berulang tanpa solusi nyata. Ia meminta agar DPRD dan pihak perusahaan berhenti saling lempar tanggung jawab dan mulai menunjukkan kerja nyata di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap musim hujan warga selalu kebanjiran, sawah rusak, jalan terendam. Yang rugi rakyat kecil, bukan pejabat dan bukan pengusaha. Jadi sudah cukup debat di media, sekarang tunjukkan siapa yang benar-benar peduli”, kata Ilham Sadu, Rabu (9/7/2025).
Ilham mendukung langkah Ketua Komisi II DPRD yang mendesak PT. LIL turun tangan membantu alat berat. Namun, ia juga menuntut DPRD tidak hanya ‘galak’ ke perusahaan, tapi juga memastikan anggaran pemerintah untuk normalisasi sungai dan irigasi benar-benar digunakan tepat sasaran.
“Kalau cuma minta CSR ke perusahaan tapi anggaran daerah tidak jalan, ini sama saja rakyat dibohongi. DPRD punya fungsi pengawasan, awasi dong proyek normalisasi sungai. Jangan banjir tiap tahun cuma jadi bahan rapat dan kunjungan kerja”, tegasnya.
Ilham menilai wajar rakyat menuntut tanggung jawab perusahaan yang mengambil untung dari bumi Pohuwato. Tetapi pemerintah juga harus hadir dengan program nyata.
“PT. LIL harus berkontribusi, itu harga mati. Tapi pemerintah juga jangan lepas tangan. Sediakan dump truck, pastikan alat berat benar-benar kerja, bantu petani pulihkan irigasi. Jangan sampai warga suruh gotong royong manual, tapi para pejabat enak duduk di kantor”, kritiknya.
Ia mendesak agar DPRD Provinsi segera memanggil semua pihak terkait mulai dari camat, kepala desa, perusahaan, hingga dinas teknis untuk membuat kesepakatan tertulis penanganan banjir.
“Ini soal perut rakyat, soal sawah, soal rumah mereka. Harus ada timeline dan target, kapan sungai dikeruk, siapa bertanggung jawab, berapa alat berat turun, siapa yang biayai BBM. Semua transparan!” tegas Ilham.
Di akhir pernyataanya, Ilham mengingatkan warga untuk tetap kritis dan mengawal janji-janji pejabat maupun perusahaan.
“Kalau tidak dikawal, rakyat akan terus jadi korban banjir. Ini bukan cuma bencana alam, tapi bencana kebijakan”, pungkasnya
