JAKARTA – Kabar gembira datang bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran yang rencananya mulai diberlakukan pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan seluruh warga tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
Rencana pemutihan tersebut saat ini sedang dimatangkan lintas kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan regulasi terkait kebijakan ini bisa rampung pada November 2025.
“Pemutihan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala tunggakan lama,” ujar Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, banyak masyarakat kecil yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan karena terbentur tunggakan iuran dari tahun-tahun sebelumnya. “Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa berobat hanya karena ada tunggakan lama,” tegasnya.
Rencana tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai kebijakan pemutihan sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Mayoritas penunggak iuran berasal dari keluarga rentan yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mereka bukan tidak mau bayar, tapi memang kondisi ekonomi belum memungkinkan,” kata Irma, Rabu (15/10/2025).
Irma menambahkan, pemutihan iuran akan membantu keluarga yang berada di ambang garis kemiskinan agar tetap terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi warga yang kehilangan hak atas layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi dan tunggakan lama. Pemutihan BPJS Kesehatan diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat prinsip universal health coverage di Indonesia.
Penulis : IB
