Noval: IPERA Untuk Tata Kelola Pertambangan Rakyat yang Tertib dan Legal

Rabu, 20 Mei 2026 - 00:41

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa kebijakan IPERA merupakan langkah untuk menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang tertib, legal, dan berpihak kepada masyarakat penambang lokal.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Noval Abdussamad, mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik maupun masukan konstruktif dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan disampaikan berdasarkan data serta fakta objektif.

Saat ditemui media, Selasa (19/05/2026), Noval menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak menginginkan masyarakat penambang berada dalam posisi ilegal saat menjalankan aktivitas pertambangan.

Menurutnya, aktivitas pertambangan tanpa legalitas selain berpotensi menimbulkan konflik juga dapat membawa konsekuensi hukum bagi masyarakat penambang.

“IPERA ini tidak dialamatkan kepada masyarakat yang belum punya legalitas. Kalau mau objektif, IPERA bagian dari mekanisme pembinaan terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang sudah memiliki izin resmi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Noval.

Ia menegaskan, kebijakan IPERA bukan semata-mata untuk mengejar pendapatan daerah, melainkan sebagai upaya menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib dan legal.

Noval juga menyebutkan bahwa hingga saat ini besaran IPERA belum dibahas secara resmi. Menurutnya, kebijakan tersebut justru diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat penambang lokal, meningkatkan keselamatan kerja, serta memperkuat pengawasan lingkungan.

“Besaran IPERA sampai saat ini belum dibahas, belum ada. IPERA merupakan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan untuk masyarakat penambang lokal, meningkatkan keselamatan kerja penambang, memperkuat pengawasan lingkungan, dan paling penting aktivitas pertambangan rakyat dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Noval mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan saran dan masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang disusun benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Insya Allah seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dan seadil-adilnya untuk masyarakat Gorontalo,” pungkasnya.

Penulis : IB

Follow WhatsApp Channel intainews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Banjir Bandang Kembali Rendam Olimohulo, Warga Asparaga Harap Solusi Permanen dari Pemprov Gorontalo
Bupati Kukuhkan 69 Kepsek di Kabupaten Gorontalo 
Buka Latsar CPNS 2026, Sofyan Puhi Tekankan ASN Harus Adaptif dan BerAKHLAK
Sekda Sugondo Makmur Ikuti Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Tahun 2026
Bupati Sofyan Puhi: BPD Harus Kuat dan Kawal Program Strategis Nasional di Desa
Perintah Gubernur, Kepala DKP Turun Langsung Tinjau Lokasi Ambruknya Fasilitas KNMP Leato
Bupati Sofyan Puhi Pimpin HLM TPID, Pemkab Gorontalo Siapkan Gerakan Pangan Murah untuk 68 Ribu Penerima
Bupati Sofyan Gaspol Persiapan PENAS KTNA XVII, Targetkan Kabupaten Gorontalo Jadi Tuan Rumah Terbaik Nasional

Berita Terkait

Rabu, 20 Mei 2026 - 08:18

Banjir Bandang Kembali Rendam Olimohulo, Warga Asparaga Harap Solusi Permanen dari Pemprov Gorontalo

Rabu, 20 Mei 2026 - 00:41

Noval: IPERA Untuk Tata Kelola Pertambangan Rakyat yang Tertib dan Legal

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:30

Bupati Kukuhkan 69 Kepsek di Kabupaten Gorontalo 

Selasa, 19 Mei 2026 - 12:03

Sekda Sugondo Makmur Ikuti Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Tahun 2026

Senin, 18 Mei 2026 - 19:03

Bupati Sofyan Puhi: BPD Harus Kuat dan Kawal Program Strategis Nasional di Desa

Berita Terbaru

Gorontalo

Bupati Kukuhkan 69 Kepsek di Kabupaten Gorontalo 

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:30