KPU Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Kurangi Beban Penyelenggara

Sabtu, 28 Juni 2025 - 19:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal.(Intainews.id)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal.(Intainews.id)

JAKARTA,  — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Keputusan ini dinilai akan meringankan beban kerja penyelenggara pemilu yang selama ini menghadapi tekanan berat akibat padatnya jadwal pemilu serentak.

Hal itu diungkapkan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertajuk “Dampak Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Sistem Pemilu, Pilkada dan Pemerintahan Daerah”, Sabtu (28/6/2025).

Afifuddin mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2019, beban penyelenggara sangat berat hingga menyebabkan banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur karena kelelahan. Kondisi serupa juga kembali terjadi dalam Pemilu 2024, yang tahapan dan agendanya sangat padat.

“Kalau jarak jedanya lebih lama, sekitar 2,5 tahun, mungkin itu lebih ideal. Saya kira putusan MK ini merupakan hasil dari refleksi dan evaluasi yang sudah kita lakukan terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya,” ujar Afifuddin.

Ia juga menjelaskan bahwa di tengah tahapan pemilu yang padat, KPU dihadapkan pada tugas berat lainnya, yaitu proses seleksi komisioner KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini, jumlah total penyelenggara tetap mencapai 2.785 orang, yang terdiri dari 7 komisioner pusat, 208 komisioner provinsi, dan 2.570 komisioner kabupaten/kota.

“Seleksi ini butuh perhatian besar. Di saat tahapan pemilu berjalan ketat, kami juga harus mengganti atau melakukan seleksi di KPU daerah yang tidak bisa dilakukan secara instan,” imbuhnya.

Kendati demikian, Afifuddin menilai bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan lokal akan berdampak positif terhadap kualitas pemilu secara keseluruhan.

“Kita juga berharap dengan pengaturan ini, beban penyelenggaraan tidak berhimpit di satu waktu. Kami betul-betul mengapresiasi putusan MK. Tinggal bagaimana kita kawal dan implementasikan dengan baik. Ini pasti demi kebaikan pemilu kita ke depan,” pungkasnya.

Penulis : IB

Follow WhatsApp Channel intainews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kabupaten Gorontalo Tertinggi Ketiga Nasional, Sofyan Puhi Terima Penghargaan Imunisasi Kejar 2026 Dari Kemenkes RI
Ada Perubahan Mekanisme BSU 2026, Pekerja Wajib Tahu Cara Terbaru Ini!
Siapa Bakal Gantikan Gibran? Yusril Ungkap Hak Istimewa Prabowo
Hari Ayah Nasional, Pengingat Bahwa Cinta Seorang Ayah Tak Selalu Terucap
Mengejutkan! Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Siapkan Langkah Berikutnya
Gibran Dikabarkan Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Status Jabatan Wapres Jadi Sorotan
Komnas HAM Minta Keterangan Kapolda Metro Jaya Terkait Dugaan Kesewenang-wenangan Terkait Kasus SME
BREAKINGNEWS: Div Propam Polri Limpahkan Aduan Dugaan Pelanggaran Prosedur Ditkrimum Polda Metro Jaya ke Biro Wassidik Bareskrim

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 18:55

Kabupaten Gorontalo Tertinggi Ketiga Nasional, Sofyan Puhi Terima Penghargaan Imunisasi Kejar 2026 Dari Kemenkes RI

Sabtu, 14 November 2026 - 10:32

Ada Perubahan Mekanisme BSU 2026, Pekerja Wajib Tahu Cara Terbaru Ini!

Kamis, 12 November 2026 - 20:02

Siapa Bakal Gantikan Gibran? Yusril Ungkap Hak Istimewa Prabowo

Kamis, 12 November 2026 - 19:38

Hari Ayah Nasional, Pengingat Bahwa Cinta Seorang Ayah Tak Selalu Terucap

Kamis, 12 November 2026 - 19:19

Mengejutkan! Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Siapkan Langkah Berikutnya

Berita Terbaru