GORONTALO– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menekankan pentingnya kejujuran, ketepatan waktu, dan tanggung jawab dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2026.
Hal itu disampaikan Sugondo saat membuka Workshop Penyusunan LPPD Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (17/11/2026).
Menurut Sugondo, LPPD bukan sekadar kewajiban administratif tahunan, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyajikan data sesuai kondisi dan capaian nyata di lapangan. Karena itu, laporan tidak boleh direkayasa atau dimanipulasi hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi.
“LPPD harus menggambarkan apa yang benar-benar sudah kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dilaporkan berbeda dengan kenyataan di lapangan,” tegas Sugondo.
Ia menjelaskan, terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian seluruh OPD dalam penyusunan LPPD, yakni jujur, tepat waktu, dan bertanggung jawab.
Selain memastikan keakuratan data, setiap OPD juga diminta menunjuk penanggung jawab atau person in charge (PIC) yang secara khusus mengawal proses penyusunan laporan. Dokumen pendukung atau eviden harus disiapkan secara lengkap dan sah agar setiap capaian dapat dipertanggungjawabkan.
Sugondo juga meminta agar koordinasi antara OPD dan tim asistensi dilakukan secara berkala. Jika terdapat kendala teknis maupun persoalan yang membutuhkan keputusan pimpinan, OPD diminta segera berkonsultasi agar tidak menghambat proses pelaporan.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan kepada OPD dengan capaian kinerja terbaik setiap triwulan.
Bahkan, pada 2027 pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pemberian apresiasi. Penghargaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pimpinan OPD, tetapi juga operator yang berperan langsung dalam meningkatkan kualitas penyusunan LPPD.
“Jangan hanya kepala dinas yang mendapatkan apresiasi. Operator yang bekerja dan berjuang menyusun laporan dengan baik juga harus mendapat perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Mohammad Noval, dalam pemaparannya secara virtual menjelaskan bahwa LPPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menyebutkan, LPPD menjadi instrumen untuk mengukur capaian kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kepala daerah wajib menyampaikan LPPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Noval juga mendorong pemerintah daerah mulai menerapkan pengisian data LPPD secara triwulanan melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD). Langkah ini dinilai penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan pada akhir tahun sekaligus meningkatkan kualitas data yang dilaporkan.
Ia menjelaskan, SI LPPD telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI). Integrasi tersebut memungkinkan data pembangunan, keuangan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah saling terhubung.
Dengan sistem tersebut, kepala daerah dapat memantau perkembangan pelaksanaan program, realisasi anggaran, hingga capaian kinerja OPD sebagai bagian dari fungsi pengendalian dan evaluasi pemerintahan.
Noval mengingatkan, seluruh data yang dimasukkan ke dalam sistem harus sesuai dengan bukti pendukung atau eviden yang valid. Ketidaksesuaian antara data dan dokumen pembuktian dapat menyebabkan capaian yang dilaporkan tidak diakui dalam proses evaluasi.
“Yang dilaporkan harus sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jangan mengarang data hanya untuk menyenangkan pimpinan. Kualitas laporan harus didukung bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Ia menambahkan, proses evaluasi LPPD dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah provinsi, Kemendagri, kementerian dan lembaga terkait, serta unsur pengawasan daerah.
Penulis : Ib











