BOLMUT – Dalam upaya menjaga stabilitas daerah serta merespons berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di berbagai sektor, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (21/4/2025).
Rakor yang berlangsung di ruang rapat Bupati Bolmut ini dipimpin langsung oleh Bupati Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev. Hadir pula Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh, SIP, Ketua DPRD Bolmut, Kapolres Bolmut, Dandim 1303 Bolmut, Kajari Bolmut, serta Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), aktivitas pertambangan, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, hingga upaya meningkatkan iklim investasi di Bolmut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Sirajudin menegaskan pentingnya sinergi antar sektor demi menjaga stabilitas daerah dan menjamin kelangsungan pembangunan.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah wajib menciptakan kondisi kondusif bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi dengan Forkopimda menjadi sangat penting,” tegasnya.
Soroti Pertambangan Ilegal dan Dampak Lingkungan
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah aktivitas pertambangan di wilayah Bolmut. Bupati menyatakan bahwa pemerintah tidak anti terhadap investasi di sektor pertambangan, namun seluruh aktivitas harus sesuai dengan hukum dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Kita tidak anti terhadap investasi, termasuk tambang. Tapi semua harus legal dan ramah lingkungan. Jangan sampai atas nama ekonomi, kita mengorbankan masa depan lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.
Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan
Menjelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri dan Natal, Pemkab Bolmut juga menyiapkan strategi pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan pangan. Lonjakan harga bahan pokok kerap terjadi saat momen tersebut, dan pemerintah berkomitmen memberikan kepastian bagi masyarakat.
Beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain pemantauan harga pasar, koordinasi dengan pelaku usaha, pemetaan stok pangan, hingga operasi pasar murah. Selain itu, penguatan ketahanan pangan berbasis desa juga didorong melalui kelompok tani dan BUMDes.
Arah Investasi: Profesional dan Berpihak pada Masyarakat
Bupati Sirajudin turut menegaskan bahwa kehadiran investor sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan. Namun investasi harus dikelola secara profesional, berpihak kepada masyarakat, serta selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Kita ingin Bolmut menjadi daerah yang ramah investasi, tapi juga tetap tegas dalam regulasi. Investor harus menghormati kearifan lokal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap setiap proyek investasi dapat menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, dan tidak menimbulkan dampak sosial negatif. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen membuka ruang luas bagi investor, namun tetap dalam koridor hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Penulis : IB
