Perubahan APBD 2026, Pemkab Boltara Sesuaikan Anggaran dengan Prioritas Masyarakat

BOLTARA – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Boltara, Senin (14/9/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Boltara tersebut dihadiri langsung Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., bersama Wakil Bupati Moh Aditya Pontoh, S.IP.

Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena mengatakan, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan langkah pemerintah daerah dalam menyesuaikan alokasi anggaran dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan prioritas masyarakat.

“Perubahan APBD ini kita lakukan sebagai bentuk respons terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Boltara,” ujar Sirajudin.

Menurutnya, penyesuaian anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang berkembang selama tahun anggaran berjalan.

Bupati juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Boltara untuk bersama-sama membahas Ranperda Perubahan APBD 2026 secara konstruktif. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting agar pembahasan dapat berjalan sesuai ketentuan dan ditetapkan tepat waktu.

“Kiranya pembahasan Ranperda ini dapat dilakukan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Boltara, instansi vertikal, Sekretaris Daerah Boltara dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, Sangadi, staf ahli fraksi, serta tamu undangan lainnya.

Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026 ini menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan Boltara tetap berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Penulis : Ib