KOTAMOBAGU – Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kondisi tersebut mendapat perhatian Pemerintah Kota Kotamobagu yang langsung melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pemantauan dilakukan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu, Noval C. Manoppo, bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu, Melky Mokoginta, Rabu (2/9/2026).
Noval mengatakan, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi stok BBM sekaligus mencari penyebab terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi dengan pihak SPBU, antrean kendaraan salah satunya dipengaruhi adanya pengurangan pasokan BBM bersubsidi pada akhir Agustus 2026.
“Dari hasil pemantauan dan koordinasi dengan pihak SPBU, kami mendapatkan informasi bahwa pada akhir bulan terdapat pengurangan pasokan BBM bersubsidi dari pihak Pertamina,” kata Noval.
Ia mencontohkan kondisi di SPBU Kotobangon. SPBU tersebut sebelumnya melakukan pemesanan sebanyak 40.000 liter, namun pasokan yang diterima hanya sekitar 20.000 liter.
Kondisi itu kemudian mulai membaik setelah pasokan tambahan kembali masuk.
Menurut Noval, pada malam 1 September 2026, sebanyak 40.000 liter BBM telah masuk ke SPBU Kotobangon. Pemerintah berharap tambahan pasokan tersebut dapat membantu menormalkan kembali ketersediaan BBM sekaligus mengurangi antrean kendaraan.
“Kami memperoleh informasi bahwa tadi malam, tanggal 1 September 2026, pasokan BBM sebesar 40.000 liter sudah masuk ke SPBU Kotobangon. Dengan tambahan pasokan tersebut, kami berharap ketersediaan BBM dapat kembali normal dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU tidak lagi terjadi,” ujarnya.
Pemkot Kotamobagu selanjutnya akan berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan pasokan BBM di wilayah tersebut tetap lancar dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Pemkot juga telah menyampaikan usulan penambahan kuota BBM untuk wilayah Kota Kotamobagu.
“Kami juga sudah menyampaikan surat usulan penambahan kuota BBM untuk wilayah Kota Kotamobagu,” kata Noval.
Di sisi lain, pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Setelah melakukan peninjauan ke sejumlah SPBU, jajaran Pemkot Kotamobagu berkoordinasi dengan Polres Kotamobagu untuk memperkuat pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi.
Pemkot meminta aparat kepolisian mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi penimbunan BBM yang dapat mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat.
“Kami meminta dukungan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya indikasi penimbunan BBM yang berpotensi merugikan masyarakat,” tegas Noval.
Pemerintah Kota Kotamobagu juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.
Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi dapat berjalan tertib dan masyarakat yang berhak tetap mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar distribusi BBM bersubsidi tetap tertib, tepat sasaran, serta dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.***
