BOLTARA – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., bersama Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boltara dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Boltara, pada Selasa (11/8/2026).
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari selesainya pembahasan KUA-PPAS antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Boltara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Boltara.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Boltara atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan KUA-PPAS 2027.
Menurutnya, KUA-PPAS tidak hanya menjadi dokumen perencanaan anggaran, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan APBD sekaligus wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan akuntabel.
Bupati menegaskan, pembangunan Kabupaten Boltara pada 2027 mengusung tema “Akselerasi Pemerataan, Kewirausahaan, Kenyamanan, dan Tata Kelola.”
Tema tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Belanja APBD harus tepat sasaran. Program pro rakyat kita kedepankan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat Boltara,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif, efisien dan terintegrasi dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi lintas pemerintahan menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pencapaian target pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kabupaten Boltara bersama DPRD menunjukkan komitmen untuk melanjutkan proses penganggaran secara terarah dan bertanggung jawab demi mewujudkan pembangunan yang merata serta pelayanan publik yang semakin baik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Boltara, instansi vertikal, staf ahli Bupati, para Asisten Setda, pimpinan OPD, staf ahli fraksi, serta seluruh tamu undangan.
Penulis : IB
