PPPK Tak Perlu Cemas, Bupati Sofyan Pastikan Tetap Diakomodasi dalam APBD 2027

LIMBOTO– Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang mulai berdampak pada penataan tenaga kerja di sejumlah daerah, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi memastikan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tetap mempertahankan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, dalam struktur pembiayaan APBD Tahun 2027.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sofyan usai memimpin rapat Koordinasi Perencanaan dalam rangka penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta fokus kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2027 yang digelar di Ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, sejumlah daerah mulai melakukan penyesuaian belanja pegawai, termasuk mempertimbangkan pengurangan tenaga PPPK. Namun, Pemerintah Kabupaten Gorontalo memilih tetap berkomitmen mempertahankan PPPK sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

“Untuk tahun 2027, PPPK tetap kami akomodasi. Tidak ada pemberhentian. Pemerintah daerah tetap bertahan, hanya saja akan dilakukan sejumlah penyesuaian kebijakan sebagai bagian dari efisiensi anggaran,” tegas Sofyan.

Ia menjelaskan, langkah efisiensi yang diterapkan Pemkab Gorontalo tidak diarahkan pada pengurangan tenaga kerja, melainkan melalui penguatan sistem kerja yang lebih fleksibel, efektif, dan hemat biaya operasional.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menerapkan pola kerja work from home (WFH) setiap hari Rabu dan work from anywhere (WFA) setiap hari Jumat.

“Melalui pola kerja ini, ada penghematan operasional yang dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi tetap berjalan, tetapi pelayanan publik juga harus tetap maksimal,” jelasnya.

Selain pengaturan pola kerja, Pemkab Gorontalo juga akan melakukan penajaman program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga anggaran daerah lebih terfokus pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kalau dalam satu OPD terdapat banyak program, maka yang benar-benar prioritas yang akan didorong. Dengan begitu, penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal,” tandas Sofyan.

Kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan sekaligus memberikan kepastian bagi para PPPK di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah.

Penulis : IB