KOTA GORONTALO – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gorontalo di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (27/10/2026).
Dalam arahannya, Bupati Sofyan Puhi menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan harus menjadi motivasi untuk memperkuat intervensi pemerintah, bukan alasan untuk berpuas diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang dipaparkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Gorontalo pada 2025 mencapai 14,89 persen, turun 1,54 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 16,43 persen. Jumlah penduduk miskin juga menurun dari sekitar 61.910 orang menjadi 56.130 orang.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Bupati mengingatkan bahwa puluhan ribu masyarakat masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah secara berkelanjutan.
“Program penanggulangan kemiskinan harus disusun berdasarkan data yang akurat. Kita harus mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, apa permasalahannya, program apa yang dibutuhkan, dan bagaimana memastikan intervensi tersebut benar-benar memberikan perubahan,” tegasnya.
Menurut Sofyan, upaya penanggulangan kemiskinan perlu bertumpu pada tiga aspek utama, yakni peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemenuhan pelayanan dasar, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Pada 2026, dukungan anggaran untuk program pemberdayaan UMKM mencapai Rp15,75 miliar yang tersebar pada 12 perangkat daerah pengampu. Bupati meminta agar alokasi tersebut benar-benar mendorong produktivitas dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi pelatihan vokasi dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), termasuk pembenahan fasilitas agar mampu mendukung peningkatan keterampilan dan kesiapan tenaga kerja.
Sementara itu, Kepala Bapperida, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Gorontalo, Dr. Bambang Supriyanto, M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa sekitar Rp75 miliar telah dialokasikan atau ditandai untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Menurut Bambang, alokasi tersebut perlu diikuti koordinasi dan evaluasi secara berkala agar setiap program memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
Ia menjelaskan, data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo secara berkala menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur perkembangan capaian program pemerintah.
Melalui evaluasi tersebut, perangkat daerah dapat menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi program yang masih memerlukan perbaikan.
Bambang juga menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, BPS, BAZNAS, pemerintah kecamatan dan desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pemberdayaan.
Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat keselarasan program lintas sektor, sehingga alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen melanjutkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari perwujudan visi daerah, “Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan”, melalui pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : IB
