LIMBOTO, – Camat Limboto, Mohamad Rizal Botutihe, resmi diterima masyarakat Kelurahan Hepuhulawa melalui prosesi adat Mopotilolo, Kamis (8/1/2026), yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Lurah Hepuhulawa.
Prosesi adat tersebut menandai pengukuhan sosial dan budaya atas kepemimpinan Camat Limboto di wilayah tersebut.
Mopotilolo sendiri merupakan tradisi adat Gorontalo yang memiliki makna mendalam dalam tata kelola pemerintahan lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tradisi ini menjadi simbol restu masyarakat sekaligus legitimasi adat bagi pejabat pemerintahan yang akan mengemban amanah kepemimpinan, agar keberadaannya diterima secara moral, sosial, dan budaya oleh masyarakat setempat.
Kegiatan adat tersebut turut dihadiri Sekretaris Camat Limboto Andi Masi, Plh Lurah Hepuhulawa Saiful Pakaya, para kepala lingkungan, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Plh Lurah Hepuhulawa Saiful Pakaya menegaskan bahwa prosesi Mopotilolo mencerminkan kesiapan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah kecamatan.
“Prosesi ini menandakan bahwa seorang khalifah atau pemimpin telah resmi diterima oleh masyarakat untuk bekerja dan melayani. Seluruh aparat kelurahan siap mendukung program pemerintah daerah, kecamatan, hingga kelurahan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan soliditas aparatur serta masyarakat sebagai kunci utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kebersamaan dan memperkuat sinergi demi pelayanan yang lebih optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Limboto Mohamad Rizal Botutihe menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan hangat serta penerimaan adat yang diberikan masyarakat Hepuhulawa.
“Prosesi ini bukan sekadar seremoni adat, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kami berharap hubungan harmonis antara pemerintah kecamatan dan Kelurahan Hepuhulawa terus terjaga demi keberhasilan program pembangunan,” ujarnya.
Rizal juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
“Pelayanan yang sudah berjalan baik harus terus ditingkatkan. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat pemerintahan harus dijaga agar tidak terjadi perpecahan. Harmonisasi sosial adalah fondasi utama pembangunan,” pungkasnya.
Penulis : IB
