Inovasi Takar: Tonggak Baru Transparansi Keuangan Partai Politik di Gorontalo

LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo meluncurkan sebuah proyek inovatif bernama Transparansi Akuntabilitas Keuangan (Takar) Partai Politik pada Jumat (23/82024).

Proyek ini digagas oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Haryanto Manan, dan diluncurkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome.

Dalam sambutannya, Haris Tome menyebut proyek Takar sebagai langkah strategis yang akan membawa perubahan signifikan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik di daerah.

“Proyek perubahan ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegas Haris.

Takar diharapkan menjadi solusi atas masalah transparansi dan akuntabilitas yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan dana partai politik.

Haris menambahkan, proyek ini merupakan lompatan besar menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik.

Salah satu fitur utama dari proyek Takar adalah sistem elektronik bernama E-Bakupar (Elektronik Bantuan Keuangan Partai Politik). Sistem ini dirancang untuk memudahkan partai politik dalam menyusun perencanaan, monitoring pengeluaran, serta pelaporan keuangan secara real-time.

Dengan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi penggunaan dana hibah partai politik melalui platform online.

Kepala BKAD, Haryanto Manan, menjelaskan bahwa ide di balik proyek Takar muncul setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai ketidakpatuhan sebagian besar partai politik di Kabupaten Gorontalo terhadap standar pelaporan keuangan.

“Proyek Takar hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Haryanto.

Dengan peluncuran Takar, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan partai politik di daerah. Selain itu, proyek ini diharapkan menjadi contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel.

Penulis : Ucan