Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu Dukung Sinergi Penegakan Hukum pada Pisah Sambut Kajari

IntaiNews.id KOTAMOBAGU – Pergantian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), Sulawesi Utara.

Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, bersama Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat menghadiri acara pisah sambut Kajari Kotamobagu dari pejabat lama Saptono kepada pejabat baru Tasjrifin Muljana Abdul H, yang digelar di Ballroom Hotel Sutanraja, Kotamobagu, Jumat (24/6/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala daerah se-BMR, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan harapan agar kepemimpinan Kajari yang baru dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam mendukung stabilitas daerah dan percepatan pembangunan.

“Selamat datang kepada Bapak Tasjrifin Muljana Abdul di Kotamobagu. Kami berharap sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus ditingkatkan,” ujar Weny.

Ia juga menegaskan keyakinannya terhadap kapasitas Kajari yang baru dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan berintegritas.

Menurut dia, peran Kejaksaan sangat strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terutama di tengah upaya pemerintah daerah mempercepat pembangunan di kawasan BMR.

Selain menyambut pejabat baru, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Saptono atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Kajari Kotamobagu.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Bapak Saptono selama bertugas. Banyak hal positif yang telah ditorehkan untuk daerah ini,” katanya.

Acara tersebut juga dihadiri Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi, Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru, serta sejumlah wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD dari wilayah BMR.

Kehadiran para pemangku kepentingan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat koordinasi antar-lembaga, sejalan dengan agenda pembangunan daerah dan nasional.***