Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (31/03/2026), di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Penyerahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan LKPD unaudited oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah se-Gorontalo yang didampingi jajaran masing-masing, termasuk Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Bupati Sofyan Puhi hadir langsung bersama Asisten Administrasi Umum Haris Tome, Inspektur Sri Dewi Nani, serta Kepala BKAD Hariyanto Manan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutan yang mewakili seluruh kepala daerah, Sofyan Puhi menegaskan bahwa penyampaian LKPD tahun ini memiliki arti strategis, karena menjadi laporan pertanggungjawaban pertama pada masa pemerintahan kepala daerah yang saat ini menjabat.
Ia menekankan bahwa penyusunan dan penyampaian LKPD merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“LKPD ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi cerminan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Sofyan.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo untuk tetap optimistis meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2025, sebagaimana capaian yang telah diraih secara konsisten pada tahun-tahun sebelumnya.
Khusus Pemerintah Kabupaten Gorontalo, pada tahun 2024 berhasil meraih opini WTP untuk yang ke-15 kalinya. Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Untuk LKPD Tahun 2025, kami berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar dapat meraih dan mempertahankan opini WTP untuk yang ke-16 kalinya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, mengapresiasi komitmen serta kerja sama seluruh pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan laporan keuangan.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel.
Penulis : IB
