Wabup Tonny Dampingi Wamen dan Gubernur Gorontalo Serahkan 109 Sertifikat Tanah dan Resmikan Fasilitas Pendidikan di Bukit Aren

LIMBOTO, – Komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigrasi kembali diwujudkan melalui penyerahan sertifikat tanah serta peresmian fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi Desa Bukit Aren, Kecamatan Pulubala, Rabu (08/04/2026).

Sebanyak 109 sertifikat tanah diserahkan secara simbolis oleh Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Muliadi, didampingi Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, serta Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.

Penyerahan sertifikat ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberikan legalitas atas lahan yang selama ini ditempati dan dikelola oleh masyarakat transmigrasi.

Kepastian hukum tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi masyarakat sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha produktif.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa sertifikasi tanah merupakan bagian strategis dari pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.

“Dengan adanya sertifikat ini, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk membuka akses terhadap permodalan dan pengembangan usaha produktif,” ujar Viva Yoga Muliadi.

Pada kesempatan yang sama, rombongan juga meresmikan pembangunan fasilitas pendidikan berupa toilet sekolah di SDN 10 Pulubala dan SMPN 11 Satap Pulubala yang berlokasi di Desa Bukit Aren.

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di kawasan transmigrasi.

Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan nyata yang terus diberikan kepada Kabupaten Gorontalo, khususnya di kawasan transmigrasi.

Menurutnya, penyerahan sertifikat tanah dan pembangunan fasilitas pendidikan merupakan langkah strategis yang saling melengkapi dalam mendorong kemajuan kawasan.

“Ini bukan sekadar administrasi pertanahan maupun pembangunan fisik, tetapi merupakan fondasi penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat transmigrasi,” ungkap Tonny.

Penulis : IB