LAMPUNG, INTAINEWS.ID – Dewan Pimpinan (DPW) Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Provinsi Lampung siap kawal dugaan kasus pembangunan proyek revitalisasi gedung sekolah.
Pada program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 di Kabupaten Mesuji yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berpotensi rugikan uang negara hingga ratusan juta rupiah.
Ketua Umum DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung Ferry Saputra Ys, SH mengatakan, terdapat indikasi mark up, pada kegiatan dana alokasi khusus oleh pihak pelaksana lantaran di ketahui kualitas material yang di gunakan oleh rekanan jauh di bawah standar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semestinya, terdapat beberapa poin pada jenis material yang di gunakan, yang kami nilai di bawah standar semestinya. Seperti penggunaan baja ringan yang digunakan semestinya dengan kualitas SNI Taso AZ100, genteng, kanal, ring mestinya dengan kualitas merek Aplus namun realita di lapangan di temukan penggunaan yang tidak sesuai,” ucap Ferry, Selasa (7/11/2023).
Menurutnya, seperti penggunaan rangka baja maupun genteng menggunakan AZ100 dengan kualitas biasa, dan parah nya lagi ring yang di gunakan tidak SNI AZ100. Selain itu, seperti penggunaan hollow semestinya SNI dengan ukuran 3,6 x 3,6 cm namun realitanya di lapangan di temukan menggunakan ukuran 3,3 x 3,3 cm.
Bahkan ada yang menggunakan hanya 1×3 cm. Belum lagi granit, jika kita lihat dari satuan harga permeter nya Rp. 300.000, lebih.
“Semestinya dengan anggaran sedemikian, itu sudah menggunakan jenis granit yang sesuai dengan bestek dan maksimal, namun yang kami temui granit yang di gunakan jauh di bawah standar,” ujarnya.
Lebij jelas Ferry juga mengatakan, terdapat pembiaran oleh disdik Mesuji terkait penyimpangan pada pembangunan tersebut, Ia menduga terdapat unsur Kongkalikong antara pihak rekanan dengan disdik Mesuji.
“Sudah bisa di pastikan, dilihat dari statement PPK beberapa waktu lalu yang mengatakan akan di lakukan pembongkaran jika terdapat material yang tidak sesuai pada pembangunan tersebut.
Sekarang seolah berbalik arah justru tidak memberi respon terhadap para media yang menanyakan kelanjutan terkait permasalahan itu, ada apa dengan dinas pendidikan Mesuji? Apakah telah terjadi win-win solution atau kesepakatan tertentu antara keduannya,” tegas Ferry.
Selain itu Ferry memastikan dalam waktu dekat akan melaporkan sejumlah temuan yang terindikasi merugikan negara kepada aparat penegak hukum guna mengusut tuntas permasalahan ini.
“Pekan depan kita akan laporkan terkait temuan-temuan ini ke Kejagung maupun Mabes Polri guna mengusut tuntas terkait permasalahan ini,” pungkas Ferry. * (Irfan Fajri)
