Kadis Pendidikan dan PPK Diduga Tutup Mata Dengan Laporan Wartawan

Sabtu, 24 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ASAHAN-SUMUT-INTAINEWS.ID | Ketua LSM GEMPAR Beni Hasibuan dan Tim sudah berulang kali datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan untuk bertemu dengan PPK/Kabid SMP Bapak Mursaid,S.Pd,M,Si tapi tidak pernah ketemu,Jumat 23/02/2024.

Sebagai PPK Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Mursaid,S.Pd,M.Si yang paling bertanggungjawab atas hasil kerjaan rekanan pemborong,seperti SDN 010250 Binjai Serbangan yang mendapat Rehab Ruang Kelas Tahun 2023 yang terpantau awak media dan tim

“Dari awal sampai akhir pekerjaan plank proyek tidak ada,pinggang tiang cor-coran yang patah cuma di plester agar tidak nampak,Galang seng pakai Broti bekas/Kropos dan Kabel listrik tidak dikembalikan ketempatnya semula bila hujan nyetrum”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasil investigasi kami sudah pernah disampaikan dengan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin,S.Sos mengenai proyek asal jadi di SDN 010250 Binjai Serbangan tapi tidak ada perkembangan,juga sudah di laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan H.Supriyanto,S,Pd,M,Si.mengenai kondisi bangunan saat direhab,pinggang tiang cor-corannya patah, 2 batang Kayu broti galang seng sudah Kropos dan lapuk tapi masih digunakan.

“Kadis hanya bilang nanti saya panggil dan sampaikan kepada PPK Proyek Bapak Mursaid,S.Pd,M.Si” terang Beni

Itu dasarnya kami menduga adanya persekongkolan jahat yang berpotensi korupsi di Proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Tahun 2023 yang sumber dananya berasal dari APBD.

Dan kami minta agar Bupati Asahan H. Surya,Bsc bisa mengambil sikap kepada bawahannya yang diduga melakukan praktek korupsi dalam mengelola Proyek yang sumber dananya dari APBD,tutup Beni.

Amin Harahap

Berita Terkait

Pemda Pasaman Barat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Upah Minimum 2025
Hakordia 2024, KPK Soroti LHKPN yang Masih Rentan Kecurangan
Puluhan Massa DPC LSM PMPRI Asahan Gelar Aksi Protes di Kantor PTPN IV dan Kejatisu
Tarif Baru BPJS Kesehatan Mulai Juli 2025: Sistem Kelas Diganti KRIS
Paslon Syamsari-Natsir Ibrahim Bawa Sengketa Pilkada Takalar 2024 ke MK
Paslon Bupati Madina Ajukan Gugatan ke MK
KPK Tetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Tersangka Korupsi, Segel Sejumlah Ruangan Kantor Pemkot
JPPR Desak Bawaslu Tindak Tegas Dugaan Politik Uang di Pilkada 2024

Berita Terkait

Selasa, 10 Desember 2024 - 09:12

Hakordia 2024, KPK Soroti LHKPN yang Masih Rentan Kecurangan

Senin, 9 Desember 2024 - 21:32

Puluhan Massa DPC LSM PMPRI Asahan Gelar Aksi Protes di Kantor PTPN IV dan Kejatisu

Minggu, 8 Desember 2024 - 11:21

Tarif Baru BPJS Kesehatan Mulai Juli 2025: Sistem Kelas Diganti KRIS

Sabtu, 7 Desember 2024 - 12:03

Paslon Syamsari-Natsir Ibrahim Bawa Sengketa Pilkada Takalar 2024 ke MK

Sabtu, 7 Desember 2024 - 08:14

Paslon Bupati Madina Ajukan Gugatan ke MK

Berita Terbaru